Noda merah kekuasaan orde baru dalam cerpen “Mei Hwa” karya Gunawan Budi Susanto

Abstract

Karya sastra adalah representsi realitas yang ada di dalam dan di sekitar pengarang. Hal ini membuktikan bahwa sastra bukanlah sebuah teks yang kosong dan terpisah dari fenomena sosial-budaya yang terjadi di masyarakat. Ia mesti mengandung ‘didikan’ yang berguna bagi para pembaca. Demikianlah makna adagium dulce et utile yang dilontarkan Horace. Meski mengurai banyak perdebatan ilmiah, tetapi dua kata di atas betul-betul mampu untuk menjawab makna kehadiran karya sastra di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen “Mei Hwa” karya Gunawan Budi Susanto. Penelitian ini juga membongkar citra rezim Orde Baru selama Reformasi Mei 1998 menggunakan konsep representasi sastra yang berdasar pada konteks historis di sekitar teks tersebut. Metode yang digunakan selama penelitian terbagi dalam tiga tahap, yakni metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Data-data dikumpul dengan teknik baca-catat lalu dianalisis menggunakan metode analisis konten. Setelah itu, data-data disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault, ditemukanlah ‘didikan’ yang dimaksud Horace dalam teks cerpen “Mei Hwa”. Data mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen tersebut meliputi relasi kuasa yang bekerja atas pemikiran, meliputi manipulasi agama, kontrol bahasa, hingga stigmatisasi pada etnis Tionghoa, dan relasi kuasa yang bekerja atas tubuh, meliputi objektifikasi tubuh perempuan Tionghoa yang dijadikan hasrat seksual kaum lelaki hingga kontrol atas tubuh individu berdasarkan pada norma social yang berlaku. Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut, ditemukanlah beberapa kesimpulan atas representasi Orde Baru dalam teks cerpen, yakni (1) negara Orde Baru menggunakan media agama, budaya, bahasa, hingga lembaga untuk melegitimasi kepentingan kekuasannya di masyarakat, (2) negara Orde Baru menggunakan kekuatan politik identitas sebagai alat propagandanya dalam melanggengkan kekuasaan di Indonesia, dan (3) militer dan aparatur negara selaku instrumen kekuasaan memiliki peran penting dalam setiap peristiwa kelam yang terjadi di negeri ini.